Nasional
Jembatan Selat Sunda dengan panjang 31 km dan lebar 60 m hanya membutuhkan Rp 117 triliun.
Tsunami Aceh 2004 (www.jtic.org / Yuichi Nishimura, Hokkaido University)
VIVAnews - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP) tak ketinggalan angkat bicara soal kenaikan harga BBM. BNPB menilai nantinya, angka subsidi BBM pada APBN Perubahan 2012 sebesar Rp137,4 triliun begitu besar. Angka itu jauh lebih besar dari nilai kerugian bencana besar di Indonesia selama 7 tahun.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulis. Menurut Sutopo, angka subsidi itu jauh lebih besar darpiada total nilai kerusakan dan kerugian bencana besar di Indonesia dari 2004 sampai 2011.
"Total dampak 10 bencana besar di Indonesia "hanya" sekitar Rp 106,7 triliun. Artinya dampak bencana yang meluluhlantakkan kehidupan masyarakat di daerah bencana itu hanya 78 persen dari subsidi BBM 2012," kata Sutopo.
Sutopo sedikit berhitung. Asumsi yang digunakan harga minyak mentah Indonesia atau ICP 105 adalah dollar AS per barel. Padahal harga riil Februari 2012 sudah 122 dolar AS per barel. Hal ini diperlihatkan pada tahun 2011, dimana subsidi BBM dalam APBN-P Rp 129,7 trilyun. Tapi realisasinya Rp 165,2 trilyun.
Kerusakan dan kerugian dari 10 bencana besar yang dimaksud Sutopo yakni:
1. Gempa bumi dan tsunami Aceh dan Nias (2004) kerugian Rp41,4 triliun
2. Gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006) Rp29,15 triliun
3. Gempa bumi Sumatera Barat (2007) Rp2,45 triliun
4. Banjir Jakarta (2007) Rp5,18 triliun
5. Gempa bumi Bengkulu (2007) Rp1,88 triliun
6. Gempa bumi Sumatera Barat (2009) Rp20,87 triliun
7. Tsunami Mentawai (2010) Rp348 miliar
8. Banjir bandang Wasior (2010) Rp281 miliar
9. Erupsi Merapi (2010) Rp3,56 triliun
10. Lahar dingin Merapi (2011) sekitar Rp1,6 triliun
Sutopo melanjutkan, bandingkan pula subsidi BBM dengan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana yang hanya sekitar Rp4,5 triliun per tahun. Hanya 3,3 persennya saja. Menurut Sutopo, jika diasumsikan dana cadangan penanggulangan bencana flat, atau tetap saja Rp4,5 per tahunnya, maka Rp 137,4 triliun itu setara dengan penggunaan selama 30 tahun.
Padahal, kata dia, dana cadangan penanggulangan bencana digunakan untuk mengatasi semua bencana besar maupun kecil yang terjadi di seluruh Indonesia. "Terlalu kecil. Tidak aneh jika akhirnya korban bencana memperoleh bantuan pembangunan rumah menunggu 3 tahun setelah bencana," jelas Sutopo.
Sebagai gambaran lain, lanjut Sutopo, subsidi BBM dengan nilai Rp137,4 triliun itu jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur maka banyak manfaatnya. Jembatan Selat Sunda dengan panjang 31 km dan lebar 60 m hanya membutuhkan Rp 117 triliun. Jembatan ini dapat menjadi landmark Indonesia dan memberikan manfaat lain bagi nasional maupun lokal.
Pembangunan keretaapi cepat Jakarta-Surabaya sepanjang 685 km sehingga Jakarta-Surabaya dapat dicapai 3 jam yang membutuhkan Rp 90 triliun. Kebutuhan JORR Tahap II sepanjang 122,6 km sebanyak Rp 5 triliun.
Pembangunan MRT Jakarta sepanjang 14 km yang butuh dana Rp 8,5 triliun sehingga kemacetan di Jakarta dapat diatasi. Atau pembangunan Jembatan Suramadu atau sejenis yang menghabiskan dana Rp 4,5 triliun sehingga dapat menjangkau aksesibilitas antar pulau.
Artinya, kata dia, subsidi BBM sangat besar. Akibatnya menjadi beban pemerintah yang akhirnya dapat menghambat proses pembangunan. "Ini hanya perbandingan antara subsidi BBM dengan dampak bencana dan pembangunan infrastruktur. Untuk menunjukkan bahwa dana tersebut sangat besar. Tanpa ada kepentingan politik apa pun," jelas dia.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulis. Menurut Sutopo, angka subsidi itu jauh lebih besar darpiada total nilai kerusakan dan kerugian bencana besar di Indonesia dari 2004 sampai 2011.
"Total dampak 10 bencana besar di Indonesia "hanya" sekitar Rp 106,7 triliun. Artinya dampak bencana yang meluluhlantakkan kehidupan masyarakat di daerah bencana itu hanya 78 persen dari subsidi BBM 2012," kata Sutopo.
Sutopo sedikit berhitung. Asumsi yang digunakan harga minyak mentah Indonesia atau ICP 105 adalah dollar AS per barel. Padahal harga riil Februari 2012 sudah 122 dolar AS per barel. Hal ini diperlihatkan pada tahun 2011, dimana subsidi BBM dalam APBN-P Rp 129,7 trilyun. Tapi realisasinya Rp 165,2 trilyun.
Kerusakan dan kerugian dari 10 bencana besar yang dimaksud Sutopo yakni:
1. Gempa bumi dan tsunami Aceh dan Nias (2004) kerugian Rp41,4 triliun
2. Gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006) Rp29,15 triliun
3. Gempa bumi Sumatera Barat (2007) Rp2,45 triliun
4. Banjir Jakarta (2007) Rp5,18 triliun
5. Gempa bumi Bengkulu (2007) Rp1,88 triliun
6. Gempa bumi Sumatera Barat (2009) Rp20,87 triliun
7. Tsunami Mentawai (2010) Rp348 miliar
8. Banjir bandang Wasior (2010) Rp281 miliar
9. Erupsi Merapi (2010) Rp3,56 triliun
10. Lahar dingin Merapi (2011) sekitar Rp1,6 triliun
Sutopo melanjutkan, bandingkan pula subsidi BBM dengan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana yang hanya sekitar Rp4,5 triliun per tahun. Hanya 3,3 persennya saja. Menurut Sutopo, jika diasumsikan dana cadangan penanggulangan bencana flat, atau tetap saja Rp4,5 per tahunnya, maka Rp 137,4 triliun itu setara dengan penggunaan selama 30 tahun.
Padahal, kata dia, dana cadangan penanggulangan bencana digunakan untuk mengatasi semua bencana besar maupun kecil yang terjadi di seluruh Indonesia. "Terlalu kecil. Tidak aneh jika akhirnya korban bencana memperoleh bantuan pembangunan rumah menunggu 3 tahun setelah bencana," jelas Sutopo.
Sebagai gambaran lain, lanjut Sutopo, subsidi BBM dengan nilai Rp137,4 triliun itu jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur maka banyak manfaatnya. Jembatan Selat Sunda dengan panjang 31 km dan lebar 60 m hanya membutuhkan Rp 117 triliun. Jembatan ini dapat menjadi landmark Indonesia dan memberikan manfaat lain bagi nasional maupun lokal.
Pembangunan keretaapi cepat Jakarta-Surabaya sepanjang 685 km sehingga Jakarta-Surabaya dapat dicapai 3 jam yang membutuhkan Rp 90 triliun. Kebutuhan JORR Tahap II sepanjang 122,6 km sebanyak Rp 5 triliun.
Pembangunan MRT Jakarta sepanjang 14 km yang butuh dana Rp 8,5 triliun sehingga kemacetan di Jakarta dapat diatasi. Atau pembangunan Jembatan Suramadu atau sejenis yang menghabiskan dana Rp 4,5 triliun sehingga dapat menjangkau aksesibilitas antar pulau.
Artinya, kata dia, subsidi BBM sangat besar. Akibatnya menjadi beban pemerintah yang akhirnya dapat menghambat proses pembangunan. "Ini hanya perbandingan antara subsidi BBM dengan dampak bencana dan pembangunan infrastruktur. Untuk menunjukkan bahwa dana tersebut sangat besar. Tanpa ada kepentingan politik apa pun," jelas dia.
• VIVAnews
No comments:
Post a Comment