Batal Jual Beras, Thailand Lecehkan Indonesia

Ini peringatan buat pemerintah betapa pentingnya swasembada pangan dalam negeri.

Rabu, 28 September 2011, 16:27 WIB

Eko Huda S, Suryanta Bakti Susila

Beras Impor (ANTARA/Fachrozi Amri)

BERITA TERKAIT

• DPR Cium Aroma Politis Soal Beras Thailand
• RI Targetkan Jadi Penyuplai Beras Asia
• Kembali Impor Beras, Bulog Dikritik DPR
• Bulog: Impor Beras Sudah 200 Ribu Ton
• Hatta Akan Batasi Impor Bahan Pangan

VIVAnews - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Viva Yoga Mauladi mengatakan pembatalan penjualan 580.000 ton beras oleh Pemerintah Thailand ke Indonesia sebagai bentuk pelecehan. Pasalnya, pembatalan itu dilakukan secara sepihak oleh Thailand.

"Perjanjian ini adalah G to G (Government to Government) yang merupakan perjanjian internasional," kata Viva Yoga di gedung DPR, Jakarta, Rabu 28 September 2011.

"Bila Thailand membatalkan sepihak, maka itu adalah wanprestasi dan tidak menganggap Indonesia sebagai negara sahabat."

Sehingga, lanjut dia, kunjungan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawtra ke Indonesia baru-baru ini tidak memiliki makna positif sedikitpun sebagai negara sahabat.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Pemerintah Thailand membatalkan jual beli itu dengan alasan perjanjiannya dibuat oleh pemerintah sebelum rezim Yingluck. Selain itu, lanjut dia, Thailand menyatakan harga US$535 per ton yang telah disepakati terlalu murah, sehingga merugikan para petaninya.

Indonesia, kata Viva Yoga, tak bisa menerima alasan tersebut. Menurut dia, perubahan harga itu disebabkan kebijakan Thailand yang menaikkan harga beli gabah dari tangan para petani mereka. "Ini adalah urusan politik dalam negeri Thailand dengan membangun pencitraan untuk membela petani," kata dia.

"Tetapi, karena ini urusan perjanjian internasional, maka harus mengikuti kaidah internasional."

Viva Yoga mengatakan, kenaikan harga gabah dari tangan petani oleh Pemerintah Thailand bukanlah kondisi post majeur yang dapat membatalkan perjanjian antara Indonesia dengan Thailand. "Karena itu adalah kebijakan politik dalam rangka meraih dukungan politik para petani ke pemerintah baru," kata dia.

Pemerintah Indonesia, kata dia, harus melakukan diplomasi supaya perjaanjian itu tidak dibatalkan. "Bila perjanjian itu dibatalkan atau diingkari, maka pemerintah Thailand harus membayar klaim atas wanprestasi itu," kata Viva Yoga.

"Bila langkah musyawarah ini tidak juga ditaati Thailand, maka pemerintah Indonesia harus membawa masalah ini ke Arbitrase Internasional."

Namun demikian, dia memperingatkan Pemerintah Indonesia bahwa masalah ini adalah sebuah pelajaran betapa pentingnya kemandirian atau swasembada pangan. "Bung Karno mengatakan bahwa soal pangan adalah persoalan hidup dan matinya bangsa," kata dia.

"Oleh karena itu, program revitalisasi pertanian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus didetilkan dan diimplementasikan dalam program konkrit untuk membangun pertanian dan melindungi serta memberdayakan petani Indonesia." (umi)

• VIVAnews